Oleh : Ahmad Sangkala*
MakassarBicara.com-Demokrasi adalah sistem yang memberikan ruang banyak rakyatnya untuk menaentukan sendiri pemimpinnya, menentukan sendiri kebijakannya serta menentukan seperti apa masa depan daerahnya. tapi itu konteks ideal, nyatanya praktek demokrasi kita masih di warnai oleh gaya “koboy” para politisi yang ditunggangi oleh para oligarki politik.
Wajah demokrasi kita tentu dicederai oleh banyak hal, sebut saja “mahar parpol”, money politik maupun “begal parpol” yang sering di pertontonkan oleh elit politik partai saat ini. pola seperti ini membuat banyak figur yang memiliki gagasan dan kapasitas membangun kota/daerah tidak dapat memperoleh tiket bertarung di pilkada. Belum lagi ditengah besarnya biaya politik, kalau pun akhirnya beruntung mendapatkan kendaraan baik partai maupun independen, tetap saja sulit memenangkan pertarungan jika hanya mengandalkan kapasitas kepemimpinan semata.
Kebrutalan politik di pemilihan walikota Makassar 2018 lalu tentunya berakhir manis. Rakyat Makassar menciptakan sejarah baru, mengusung calon independen berhadapan dengan kandidat yang “memborong parpol”. Walaupun akhirnya didiskualifikasi, namun kekuatan rakyat terbukti bisa membendungnya. Pasangan yang diusung parpol pada saat itu kalah oleh kolom kosong yang diusung oleh rakyat Makassar. elit politik tersentak, rakyat bersorak gembira.
Peta politik Makassar 2020 awalnya memberikan sedikit pengharapan. Pasca kolom kosong unggul 2018 lalu, muncullah figur – figur baru yang siap maju sebagai calon walikota Makassar. sebut saja Abdul Rachmat Noer, Fadli Ananda, Syarifuddin Daeng Punna, Ismak, Julianti Noor dan beberapa nama – nama pendatang baru lainnya. Namun gencarnya sosialisasi semenjak awal 2019 lalu ternyata tak memberikan efek signifikan.
Diakhir 2019, hasil dari berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa belum ada pendatang baru yang memiliki angka popularitas maupun elektabilitas yang signifikan untuk bertarung. Berdasarkan hasil survei Celebes Research Center yang dirilis November 2019 menunjukkan hanya 4 kandidat yang memiliki elektabilitas diatas 4 % untuk simulasi 13 nama yakni Danny Pomanto (48%), Syamsu Rizal (14,5%), Munafri Arifuddin (10 %), Irman Yasin Limpo (5,0%) dan nama – nama lainnya. Hasil survei ini menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Setidaknya keempat nama ini menjadi perbincangan hangat dengan kekuatan porosnya masing – masing.
Ditengah perburuan partai, setidaknya kondisi pilwalkot 2018 lalu sepertinya mulai berbalik. Dimana di 2018, Munafri Arifuddin mampu memborong partai politik. Sepertinya di 2020 justru berbeda. Dari 6 partai besar yang telah merampungkan fit and profer testnya ditingkat provinsi, semua partai mengusung nama Danny Pomanto. Berikut ini rinciannya Partai Golkar mengirim nama Danny Pomnato, Irman Yasin Limpo dan Syamsu Rizal. Partai keadilan sejahterah (PKS) mengirim nama Danny Pomanto, Munafri Arifuddin dan Syamsyu Rizal. Partai Gerindra mengirim nama Munafri Arifuddin dan Danny Pomanto. PDIP mengirim nama Danny Pomanto dan Irman Yasin Limpo. Partai Nasdem mengirim nama Danny Pomanto dan Irman Yasin Limpo. Dan PAN mengirim nama Irman Yasin Limpo dan Danny Pomanto. nama – nama ini telah dikirim ke DPP partai masing – masing untuk selanjutnya diputuskan siapa yang akan diusung.
Membaca persentase ini tentunya bisa menggambarkan Danny Pomanto memiliki peluang terbuka lebar untuk mendapatkan kendaraan dari partai politik. Meski demikian, namun Danny Pomanto tetap memberi ruang gerakan yang dilakukan simpul masyarakat yang bergerak mengumpulkan KTP untuk mendukungnya maju melalui jalur independen. Menurut informasi yang beredar, Danny Pumanto telah mengumpulkan KTP dukungan untuk jalur independen sampai 150.000 sah. Ini sudah jauh melampaui syarat minimal yakni 72.570.
Dua jalur ini tentunya sama – sama memberikan ruang yang besar untuk Danny Pomanto bertarung di pilwalkot 2020 mendatang. Tapi ini juga tak membuatnya lupa diri, Danny merasakan bagaimana bersama rakyat di pilwalkot 2018 lalu. Apa lagi saat bersama – sama ‘memenangkan’ kolom kosong di 2018 lalu. Semangat itu tetap terjaga, Danny Pomanto disetiap pertimbangan, keputusan maupun langkahnya selalu bersama rakyat. Keputusannya pun untuk memilih jalur yang akan ditempuhnya nanti di pilwalkot juga melibatkan rakyat Makassar.
Danny Pomanto menegaskannya, mengajak rakyat berkumpul menentukan masa depan Makassar. tentunya di forum yang pertama kalinya terjadi dalam sejarah pemilihan kepala daerah. Dengan elegan menamainya ‘musyawarah rakyat’. Saatnya bersikap, saatnya berdaulat untuk Makassar dua kali tambah baik.
