MAKASSARBICARA.ID – Akses pendidikan dari Pemerintah belum merata di Indonesia, termasuk yang dirasakan Pelajar dan Mahasiswa Toraja Kecamatan Simbuang dan Mappak.
Selasa, 2 Mei 2023. Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar menggelar unjuk rasa di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Unjuk rasa ditujukan guna meluapkan kekecewaan dan tuntutan karena ketidakpedulian anggota legislatif terhadap ketertinggalan akses pendidikan di pelosok Kecamatan Simbuang dan Mappak, Kabupaten Tana Toraja.
‘Refleksi Hardiknas’ menjadi grand isu serta tuntutan perhatian khusus pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan hentikan kapitalisasi pendidikan tak berhenti dikumandangkan oleh massa aksi.
“Dari beberapa kali kami aksi, masih isu-isu yang sama yang kami bawa terkait ketertinggalan pendidikan yang ada di Simbuang-Mappak”, tutur Jojo Mambela selaku Jenderal Lapangan (Jendlap) aksi.
Jojo Mambela berharap DPRD tidak hanya memberi janji busuk, akan tetapi betul-betul serius menindak lanjut ketertinggalan pendidikan di Simbuang-Mappak.
“Harapannya tentu kami maunya ada output dari aksi ini. Tidak hanya semena-mena diterima lalu dicatat, baru ditinggalkan begitu saja. Tapi maunya kami, benar-benar ada keseriusan dari Pemerintah untuk betul-betul memperhatikan pendidikan yang ada di pelosok Negara, terkhususnya di Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mappak”, tegasnya.
Anggota Departemen SDM IPPEMSI itu menyampaikan realitas ketertinggalan pendidikan di Simbuang-Mappak yang memicu kekecewaan dan kemarahan massa aksi.
“Bahkan ada sekolah (namanya) SD Limbong di Kecamatan Simbuang itu hanya memiliki 3 ruang kelas. Bahkan itu terbuat dari kayu dan lantainya itu (masih) tanah. Itu yang memotivasi kami melaksanakan aksi di sini (DPRD)”, jelasnya.
Fenomena ini menegaskan poin skeptis mengenai 77 tahun kemerdekaan Indonesia.
Sebab di momen Hari Pendidikan Nasional, masih banyak daerah pelosok yang mengalami ketertinggalan akses pendidikan.
Koresponden : Dirga
