MAKASSARBICARA.ID – Pemerintah dan DPR dewasa ini membuat khalayak publik kecewa dan marah, termasuk puluhan mahasiswa Fakultas Agama Islam (FAI) yang tergabung di Aliansi FAI Satu.
Memperingati Hari Buruh Internasional (mayday), 1 Mei 2023. Aliansi FAI Satu melakukan aksi unjuk rasa di depan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl Sultan Alauddin.
Meluapkan kemarahan, mahasiswa memblokade jalan ruas provinsi arah makassar-gowa. Blokade jalan bertujuan menarik perhatian Pemerintah terhadap aksi yang digelar.
“Demonstrasi yang dilakukan guna mengkritik pemerintah yang dinilai belum mampu memberikan kesejahteraan dan melahirkan kebijakan yang pro terhadap kaum buruh, serta komersialisasi pendidikan yang kian hari makin menurunkan mutu pendidikan. Sehingga pada momentum ini, kami meminta eksekutif dan legislatif lebih peka akan hal tersebut”, tutur Hidayat selaku Jendlap.
Hidayat yang juga selaku Ketua BEM FAI menjelaskan sikap massa aksi terhadap Pemerintah.
“Pengesahan UU Cipta Kerja menegaskan bahwa Pemerintah belum memihak kepada kaum buruh dan pelajar. Langkah revolusi menurut kami adalah jalan terakhir jika suara penolakan sudah tidak didengarkan oleh pemerintah”, tegas Hidayat.
Hidayat lebih lanjut menyampaikan tentang dua isu yang dibawa, yakni tuntutan mencabut UU Ciptaker dan melawan segala bentuk komersialisasi pendidikan.
“Kesejahteraan buruh dan pendidikan yang merata menjadi refleksi kritis pada perayaan may day. Dan pendidikan merupakan hal fundamental sebagai sumbu perjuangan kaum buruh untuk tetap sadar atas berbagai pemerasan, pencurian hak-hak oleh kaum pemodal”, lanjutnya.
Akhir kata, Hidayat menyampaikan ultimatumnya terhadap Pemerintah yang sewenang-wenang terhadap Rakyat dan membangkang konstitusi Negara.
“Aliansi FAI SATU turun ke jalan menyerukan protes dan ultimatum rakyat Indonesia kepada Pemerintah. Jika suara kami tidak juga membuka hati nurani pemerintah, maka dapat dipastikan kami akan membangun aliansi yang lebih besar lagi untuk melakukan gerakan penolakan”, tutup Hidayat dengan tegas.
Demonstrasi terhadap Pemerintah tentu bukan tanpa sebab. Terutama karena banyaknya produk UU yang dinilai tidak pro terhadap Rakyat.
Penolakan sudah massif, begitu juga dengan ancaman bertubi-tubi kepada Pemerintah. Maka Pemerintah dan DPR tentu tidak boleh abai.
Sebab Rakyat sudah muak dengan keberpihakan Pemerintah kepada Oligarki.
Koresponden : Dirga
