Posts in category

Hukum


MAKASSAR – Senin, 5 Agustus 2024. Warga Batulapisi, Malino melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Polres Gowa. Hal ini sebagai respon atas adanya upaya kriminalisasi Petani yang dilaporkan dengan tuduhan penyerobotan lahan dengan dugaan melanggar Pasal 167 Jo Pasal 55 KUHP. “Hari ini kami memenuhi panggilan Polres Gowa yang sebelumnya telah dipanggil pada tanggal 1 …

MAKASSAR – Warga pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) bersama dengan warga Desa Bonto Mangiring, Tamatto, Swatani, dan Balleanging melakukan pemasangan papan bicara dan penanaman di lahan miliknya yang selama puluhan tahun diklaim menjadi bagian dari HGU PT Lonsum yang telah berakhir sejak 31 Desember 2023. Minggu, 10 Maret 2024. Tidak lama setelah pemasangan, papan bicara …

Oleh Muh. Alif Afdinal Adam* MAKASSARBICARA.ID-Pergolakan di Tanah Air kita kini menuai banyaknya kontroversi, Sebab Musabab hal ini di indikasi langsung dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, mulai dari UU Cipta Kerja yang banyak pasal-pasal karet yang menguntungkan segelintir kelompok hingga perampasan harta kekayaan (Korupsi) yang terjadi di Negeri ini. Mengutip dari Perkataan Mahfud MD yang menuai …

MAKASSARBICARA.ID – Penyidik Polrestabes Makassar resmi menghentikan kasus Tarik tambang yang menewaskan  seorang ibu bernama Masyita, Senin (23/1/2023). Hal ini lantaran pihak keluarga korban telah berdamai dengan panitia penyelenggara. “Dengan adanya kesepakatan damai antara pihak korban dan panitia, maka status tersangka Rahmansyah dinyatakan gugur,” kata Plt Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Jufri Natsir Keputusan tersebut diambil …

MAKASSARBICARA.ID-Gerakan Mahasiswa Papua Makassar, Cinta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebar Spanduk Dukung Pemberantasan Korupsi di Tanah Papua. Pasca penangkapan Lukas Enembe oleh tim KPK  mendapat respon positif dari kalangan mahasiswa papua yang menempuh pendidikan di kota makassar mengatasnamakan gerakan mahasiswa papua makassar cirinya KPK yang dipimpin Fredik Kambu , Selasa /16/01/2023. Sejumlah spanduk tersebut terpajang di …

MAKASSARBICARA.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan mengidentifikasi sebanyak 27 lokasi khusus pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Informasi tersebut disampaikan oleh Bawaslu Sulsel melalui akun instagram resminya pada Kamis (12/1/2023). Identifikasi Lokasi Khusus dilakukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran pemilu juga tindak lanjut dari Indeks Kerawanan Pemilu. Pemilih di lokasi khusus merupakan pemilih yang tidak dapat …

Oleh Andi Ulfah Wulandari MAKASSARBICARA.ID – Makassar baru-baru ini dihebohkan dengan kasus penemuan mayat dalam sebuah kantong plastik di jalan Inspeksi PAM, Nipa-nipa. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan fakta bahwa mayat tersebut adalah anak laki-laki berusia 11 tahun dan merupakan siswa kelas 5 pada salah satu Sekolah Dasar di Makassar. Ironisnya, pelaku pembunuhan merupakan dua orang anak …

MAKASSARBICARA.ID – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anti LGBT di Kota Makassar terus menuai perdebatan publik. Polemik tersebut juga ditanggapi Sosiolog muda Universitas Negeri Makassar (UNM), Sopian Tamrin (12/1/2023). Menurutnya, fenomena LGBT tidak terlepas dari dua kelompok dengan pemahaman bertentangan. “Dalam kacamata sosiologis juga terdapat pro kontra, ada yang menerima dengan asumsi individualisme dan ada yang menolak …

MAKASSARBICARA.ID – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) hingga kini terus menuai pro kontra. Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar tengah menyiapkan Raperda Anti LGBT dan kabarnya mendapat dukungan dari Gubernur Sulawesi Selatan. Adapun substansi dan implementasi dari raperda tersebut akan merujuk pada perda serupa di daerah lain …

Oleh Zulkifli* MAKASSARBICARA.ID – Langkah Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja harus dilihat sebagai jalan pintas menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Meski sebelumnya MK menetapkan UU Omnibus Law Ciptaker sebagai produk hukum inkonstitusional bersyarat pada November 2021.  Padahal pemerintah masih mempunyai waktu untuk memperbaiki Undang-Undang tersebut melalui …