Posts in category

Hukum


MAKASSARBICARA.ID – Dalam setiap hubungan rumah tangga tidak dapat terlepas dari konflik antara anggota keluarga. Tingginya angka janda di Kota Makassar disebabkan semakin meningkatnya kasus perceraian. Faktor utamanya adalah ketidakmampuan anggota keluarga dalam pemenuhan aspek ekonomi dan biologis. Berdasarkan data Pengadilan Agama Klas 1A Kota Makassar, sebanyam 2.635 kasus perceraian terjadi selama 2022. Jika dirincikan, 2.024 …

MAKASSARBICARA.ID-Makassar, – Pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menuai pro kontra di tengah-tengah publik. Tak sedikit kelompok masyarakat yang menolak karena dinilai mengandung pasal-pasal kontroversial. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam sidang paripurna mengesahkan rancangan undang-undang tersebut pada 6 Desember 2022. Menanggapi hal tersebut, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Makassar meminta …

MAKASSARBICARA.ID-Aliansi Rakyat Menolak KUHP (ALARM KUHP) Lakukan Aksi Kampanye di Kota Makassar Kamis 22 Desember 2022. Pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU KUHP oleh DPR RI pada Selasa, 6 Desember 2022. Hal itu menimbulkan kegaduhan hingga aksi penolakan berbagai gelombang masyarakat karena DPR dinilai tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Karena DPR  tetap mempertahankan …

MAKASSARBICARA.ID-Tragedi  tewasnya peserta tarik tabang kini terus bergulir. Kegiatan yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Alumni  (IKA) Universitas Hasanuddin (Unhas), hingga kini melahirkan kontroversi terkait surat izin kegiatan. Ada perbedaan pernyataan antara dua institusi kepolisian. Pertama, menurut Kapolsek Ujung Pandang kegiatan tarik tambang tersebut tidak mempunyai izin atau pemberitahuan ke pihaknya. “Kegiatan ini sebenarnya kita tidak tahu …

MAKASSARBICARA.ID-Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus menuai sorotan publik. Berbagai latar belakang organisasi kemahasiswaan hingga sipil terus bersuara, menolak produk hukum yang dinilai bermasalah. Pada 5 Desember, tepat satu hari sebelum RKUHP disahkan, Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) berunjuk rasa dengan menutup ruas jalan Pettarani Makassar. GAM menilai Pemerintah dan DPR keras kepala sebab …

Oleh: Muh. Alif Afdinal Adam* MAKASSARBICARA.ID-Mengutip dari Film Murder On The Orient Express, salah satu pemeran bernama Kenneth Branagh sebagai Hercule Poirot mengatakan “Terkadang ada yang benar, terkadang ada yang salah” merupakan bentuk perkataan yang visioner yang senantiasa selalu melihat dari sudut pandang bijak dalam konteks idealis. Sepertinya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang belum …

Oleh : Ahmad Sangkala* MAKASSARBICARA.ID-Semenjak menjadi Wali Kota pada 2014-2019, Danny Pomanto telah berkomitmen melawan segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Komitmen tersebut tertuang dalam visi misinya yakni mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi. Hasilnya, Pemerintah Kota Makassar dibawah kepemimpinan Danny memboyong beberapa prestasi seperti peringkat pertama kota berkinerja terbaik Nasional …

MAKASSARBICARA.ID-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah disahkan pada 6 Desember 2022 kemarin. Sebelum dan pasca disahkannya sebagai UU, berbagai kalangan masih terus menyuarakan penolakan KUHP. Pasal-pasal seperti penghinaan pemerintah, Lembaga negara hingga kebebasan berpendapat sampai saat ini masih dinilai bermasalah. Sementara Pemerintah dan DPR mempersilahkan publik untuk mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) jika keberatan dengan pengesahan …

MAKASSARBICARA.ID-Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Cabang Makassar melakukan Aksi Unjuk Rasa pada momentum Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2022 di Fly Over, Kota Makassar (10/12/2022). Hari HAM Sedunia diperingati setiap 10 Desember yang juga bertepatan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Permahi Makassar memandang implementasi Undang-Undang Nomor …

Oleh Aim* MAKASSARBICARA.ID-Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah dilakukan DPR pada 6 Desember 2022 di tengah penolakan berbagai kelompok masyarakat. Namun, masih ada pasal-pasal bermasalah yang mengharuskan kita untuk tetap mengawasi DPR-RI agar mencabut dan merevisi kembali pasal-pasal tersebut. Saya terfokus pada pasal 188 yang tertulis bahwa; “Setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan …