Oleh : Acha Pallawaruka
‘Penolakan’ penyelenggaraan Makassar International Eight Festival and Forum (F8) 2019 oleh Pemerintah kota Makassar menjadi catatan besar bagi Pemerintah Kota Makassar. Bagaimana tidak, meskipun tidak terlibat dalam event tahunan tersebut. F8 mampu mencuri perhatian pada seluruh pemangku kepentingan di Tanah Anging Mammiri bahkan tingkat nasional.
Pada penyelenggaraan selama tiga hari (11,12 dan 13 Oktober 2019) beberapa waktu lalu. F8 2019 mampu mendatangkan pengunjung sebanyak 1.107.000. Jumlah yang sangat fantastis bahkan diluar dugaan dari pihak penyelenggara.
Angka pengunjung tersebut, menandakan bahwa F8 sudah melekat di hati masyarakat Kota Makassar bahkan masyarakat di luar dari Kota Makasaar. Lebih mengagumkan lagi bagi penyelenggara F8, yakni tidak cukup sepekan diselenggarakan. F8 dikokohkan oleh Kementrian Pariwisata (Kemenpar) RI dengan posisi event berkualitas kelas dunia Top 10 event kalender nasional 2020.
Hal ini F8 mampu bersanding dengan Pesta Kesenian Bali, Jember Fashion Festival, Banyuwangi Ethno Carnaval, Art Jog, Sanur Village Festival, Ironman 70.3 Bintan, Borobudur Marathon, Java jazz dan Tomohon International Flower Festival.
Founder, juga Inisiator F8 Mohammad Ramdhan Pomanto menegaskan untuk menyongsong pagelaran F8 2020 mendatang dirinya tengah mempersiapkan mulai saat ini.
Kata dia, bahkan dalam waktu dekat ini dirinya akan melaunching, dan F8 telah banyak dilirik oleh vendor.
Konsep F8 2020 lebih awal dicanangkan, dengan tujuan, agar penyelenggaraan F8 2020 lebih spektakuler lagi, berkaca dari penyelenggaraan sebelumnya setiap penyelenggaraan F8 terus mendatangkan perhatian khusus dari masyarakat.
Bahkan menurut Danny, konsep F8 2020 tidak hanya melibatkan kurator tapi konsep F8 2020 melibatkan seluruh masyarakat yang cinta akan F8. Hal tersebut dilakukan lantaran F8 bukan milik segelintir masyarakat tapi milik seluruh masyarakat Kota Makassar bahkan masyarakat Indonesia.
Hal ini diperkuat oleh dukungan Menteri Pariwisata Republik Indonesia, yang secara full. Oleh sebab itu hal ini perlu menjadi cambuk kepada Pemerintah Kota Makassar, bahwa tanpa dukungannya F8 2019 mampu menggaung di tanah para daeng.
Ditolaknya penyelenggaraan F8 oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memang menuai polemik. Bahkan sikap Pemkot Makassar disebut-sebut melawan program pemerintah pusat.
Danny menjelaskan anggaran pelaksanaan F8 telah dimasukkan di anggaran pokok (APBD) 2019. Secara aturan tak bisa dirubah, namun Pemkot Makassar mengubahnya.
Adanya penetapan anggaran tersebut, Pemerintah Kota Makassar tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan F8 2019. Namun hal tersebut berkata lain. Anggaran berjumlah Rp3 Miliar tersebut untuk penyelenggaraan F8 dialihkan dengan alasan pembangunan infrastruktur.
Adanya perlawanan untuk tidak melaksanakan F8 dari Pemerintah Kota Makassar berarti melawan aturan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh pihak terkait bahkan Pemkot Makassar telah melawan Pemerintah Pusat.
Sementara Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengatakan event yang berhasil masuk dalam jajaran Top 10 merupakan hasil kurasi dari kurator yang kompeten. Mereka mengkurasi dari beberapa aspek penyelenggaraan event pariwisata.
Sebagai event yang mengakomodir pelaku ekonomi kreatif dan seniman di Makassar, F8 dinilai telah memenuhi kriteria ini. Promosi pariwisata dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan juga berhasil dipenuhi F8, berhasil mendatangkan jutaan pengunjung setiap kali pelaksanaan.
Arief Yahya mengisyaratkan bahwa event yang masuk CoE wajib digelar tahun depan. Dia mengingatkan kepada Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati /Walikota agar memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan daerahnya. Pasca ditetapkan di CoE, waktu pelaksanaan event tidak boleh diubah, apalagi ditiadakan.
Keseluruhan event yang masuk dalam CoE 2020, termasuk F8, akan mendapatkan pendampingan dan dukungan promosi media pre, on, dan post),serta dukungan penyelenggaraan pada saat event berlangsung dari Kemenpar agar memiliki “nilai jual” serta lebih menarik bagi wisatawan untuk berkunjung.
