Makassarbicara.id, Makassar – Aliansi Mahasiswa (BEM FEB, PIKOM IMM FEB, dan HMJ se-FEB) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar melayangkan aksi protes kepada Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi.
Mereka menganggap Jokowi sebagai presiden dengan segudang masalah (Rapor Merah). Kurang lebih 9 tahun menjabat, rentetan tragedi terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia.
Hal itu disampaikan Ketua BEM FEB Unismuh Moh. Rizki Mahda Putra saat melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Alauddin, Makassar, pada Kamis, 26 Oktober 2023, siang tadi.
“Rezim Jokowi ini punya segudang masalah, yang paling mencolok, demokrasi pasca 98 terjungkal lagi karena KPK dilemahkan. Padahal Jokowi berjanji menguatkannya, namun revisi UU KPK justru menghilangkan independensi institusi kebanggaan ini,” kata Rizki.
Seperti diketahui, KPK adalah lembaga yang dilahirkan atas dasar semangat reformasi. Artinya, kata Rizki, KPK mesti terpisah dari garis komando eksekutif atau relasi kuasa.
Namun, Rizki menyayangkan status KPK saat ini yang bekerja dibawah tekanan pemerintah. Akibatnya, publik tak segan mengolok-olok KPK sebagai lembaga yang difungsikan sesuai request elite.
“UU KPK pasal 3 mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Hal ini menjadi bukti bahwa adanya relasi vertikal dengan eksekutif berpotensi mengamputasi independensi KPK,” tuturnya.
Terlebih, proses perekrutan anggota baru di KPK beberapa waktu terakhir menuai kontroversi. Selain itu, kata Rizki, orang-orang berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang bagus di KPK dieliminasi dengan cara-cara tercela.
Bahkan, kata dia, tak berselang lama setelah kisruh Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK, salah seorang petingginya disanksi lantaran melakukan pelanggaran kode etik.
“Seleksi pimpinan KPK yang dibentuk Jokowi menghadirkan komisioner yang bermasalah secara etika. Para pejuang utama anti korupsi dieliminasi melalui rekayasa Tes Wawasan Kebangsaan,” ujarnya.
Karena itu, hadirnya Aliansi Mahasiswa FEB di jalanan sebagai manifestasi penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menyetir KPK. Selain meminta pemerintah mengembalikan marwah KPK seperti sedia kala, pengunjuk rasa ini juga membagikan selebaran edukasi kepada pengguna jalan yang melintas.
“Kami hanya meminta agar KPK dikembalikan independensinya seperti sedia kala,” ungkapnya.
“KPK lahir itu atas dasar kesepakatan elemen bangsa untuk menguatkan komitmen pemberantasan korupsi pasca reformasi,” imbuh Rizki.
Selain KPK, Rizki dan koleganya juga menyoroti tindakan brutal aparat keamanan negara belakangan ini. Beberapa proyek nasional yang digarap pemerintah selalu menggiring aparat keamanan untuk berhadap-hadapan dengan sipil.
Akibatnya, tindakan represif dan penangkapan warga sipil tak terelakkan. Bahkan, kasus terbaru, salah seorang warga Seruyan, Kalimantan Tengah berakhir tewas tertembus timah panas Polisi.
“Proyek Strategis Negara yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar masyarakat, hari ini dalam prosesnya justru mengorbankan rakyat, direpresif bahkan ditembaki,” ucap Rizki.
Ia menilai, Jokowi dianggap tidak maksimal dalam melakukan pembenahan terhadap institusi kepolisian. Padahal, aksi protes masyarakat terhadap bobroknya institusi ini telah bergema selama beberapa tahun terakhir.
“Kemudian, represifitas aparat akhir2 ini menjadi bukti bahwa jokowi gagal membenahi tubuh polri, hashtag #NoViralNoJustice dan #SatuHariSatuOknum menjadi bukti ketidakpercayaan masyarakat pada institusi itu,” ungkap Rizki.
Terakhir, kata Rizki, pengunjuk rasa juga menyoroti putusan MK yang dinilai bermasalah. Pasalnya, ada kesan memaksakan anak presiden dimuluskan jalannya mencalonkan diri sebagai Cawapres.
Termasuk, terlibatnya Anwar Usman dalam memutus perkara aturan batas umur calon Presiden-Wakil Presiden. Padahal, beberapa pakar, termasuk Mahfud MD, telah menyarankan Anwar Usman agar tak terlibat lantaran terjerat konflik kepentingan.
“Kemudian, Hadirnya putusan mahkamah konstitusi baru-baru ini menjadi bukti bahwa presiden Jokowi mengganggu konsepsi negara demokrasi, bagaimana tidak, jokowi menggunakan kekuasaannya untuk mengubah hukum, dan menggunakan hukum untuk melanggengkan kekuasaannya,” tandasnya.
Pantauan, Makassarbicara.id, kemacetan akibat unjuk rasa Aliansi Mahasiswa FEB Unismuh ini betul-betul menghambat lalu lintas di Kota Makassar. Bahkan, menjelang pukul 20.00 WITA, beberapa jalan di sekitaran lokasi aksi terpantau padat merayap.
*Agus Umar Dani
