Oleh : Akbar*
MAKASSARBICARA.COM-Beberapa minggu yang lalu, pemerintah Kota Makassar menggelar Rapat Koordinasi Khusus sebagai wujud keseriusan merealisasikan Makassar Metaverse atau Makavers. Lalu bagaimana kesiapan Stakeholder Pemkot Makassar? Bagaimana jika makavers terealisasi? Mari kita membayangkannya.
Reformasi Pelayanan Publik
Sederhananya, Metaverse adalah ruang virtual real time dimana manusia dapat berinteraksi langsung menggunakan avatarnya masing-masing. Dalam dunia metaverse, kita bisa melakukan semua aktivitas kehidupan nyata, seperti berbelanja, bersosialisasi, bekerja, kuliah hingga sebatas buang air kecil. Sebuah kehidupan baru yang sementara dipersiapkan para elit teknologi yakni dunia masa depan yang serba virtual.
Menurut Pemkot, kota Makassar adalah kota pertama yang akan menerapkan Metaverse di Indonesia, bahkan sedikit di dunia. Untuk mewujudkan itu, pemkot Makassar telah menandatangi MOU bersama WIR Group, sebuah perusahaan teknologi berbasis Augmented Reality.
Pemkot menilai penerapan Makaverse pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, semata-mata dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.
Artinya jika Makavers berhasil, maka akan terjadi Reformasi Pelayanan Publik secara utuh dan menyeluruh. Dalam kondisi ini, warga Kota Makassar akan diuntungkan dengan kemudahan mengakses dan memperoleh pelayanan publik.
Misalnya dalam hal pengurusan KTP, kita tidak perlu lagi ke tempat percetakan, kantor desa/camat dan tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dengan Makaverse, pelayanan publik akan dilakukan secara virtual sehingga lebih efektif dan efesien dari pada pelayanan publik konvensional.
Reformasi atau perubahan format pelayanan publik memang seharusnya segera dilakukan. Namun diperlukan kesiapan Organisasi Perangkat Daerah, termasuk yang paling mendasar adalah memformat ulang infrastruktur teknologi informasi kepemerintahan. Hal ini menjadi penting karena tidak mungkin pelayanan publik dengan konsep Makavers bisa berjalan maksimal jikalau perangkat pemkot belum memadai.
Sehingga dalam konteks ini, bukan sosialiasi Makavers yang menjadi prioritas utama, tetapi kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan SDM dan infrastruktur Makaverse.
Yang Mustahil Menjadi Nyata
Melalui Makavers, penulis melihat warga Kota Makassar akan lebih diuntungkan. Makaverse akan mewujudkan harapan mayoritas penduduk kota menjadi sebuah kenyataan, mulai dari tuntasnya berbagai persoalan kota hingga terpenuhinya ekspetasi masyarakat yang selama ini tersendak.
Pertama, Stadion Mattoanging akan terbangun dimana desainnya sesuai dengan keinginan PSM dan para supporter. Warga Makassar setelah sekian lama kembali akan menikmati laga kandang PSM di liga 1. Meskipun virtual, tapi dengan Makavers pembangunan Stadion Mattoanging setidaknya bisa terealisasi, dibanding harus menunggu pemerintah membangun fisik aslinya.
Kedua, Makavers akan mewujudkan harapan para anak muda Makassar, terutama mereka yang senang balap liar dan tarung bebas. Melalui Makaverse pula, mereka akhirnya dapat mengasah bakatnya, meskipun di Ring virtual. Sirkuit virtual pun akan terealisasi dimana para bibit pembalap Makassar bisa berlatih. Meskipun virtual, paling tidak janji Pemkot pada akhirnya bisa dirasakan oleh para anak muda Makassar.
Ketiga, Pengemis dan anak jalanan akan berhasil diberangtas secara total. Hal ini karena para pengemis dan anak jalanan ini tidak mampu mengakses ruang Makaverse. Dengan begitu, dalam Makaverse kita tidak lagi menemui para pengemis dan anak jalanan. Makassar akan bersih dari ketimpangan sosial dan akan lebih tertib dan aman. Dan itu hanya akan terwujud dengan Makaverse, sebab Pemkot tidak mampu melakukannya di dunia nyata.
Begitu pula berbagai persoalan lainnya, seperti permasalahan sampah, kemacetan, dan sebagainya. Nampaknya mayoritas yang dijanjikan pemkot Makassar hanya akan diwujudkan melalui Makaverse, tidak dengan dunia nyata.
Jika bisa, ratusan Kontainer Makassar Recover yang tersebar di puluhan kecamatan, sebaiknya juga divirtualkan, supaya menutupi tindakan ‘mubassir’ yang dilakukan oleh Pemkot Makassar.
Mengantisipasi Bencana dan Kekacauan Sosial
Penerapan Metaverse dinilai beberapa pakar dapat mendatangkan masalah baru bahkan memperburuk sebuah masalah.
Menurut pengamat teknologi informasi Unhas, Indrabayu bahwa warga yang miskin didunia nyata juga akan miskin di dunia metaverse. Dalam sudut pandang ini, maka kehadiran Makaverse tidak ramah terhadap masyarakat kecil. Hal ini dikarenakan dibutuhkannya ‘biaya’ dalam mengakses Makaverse yakni dengan mata uang digitial Cripto.
Olehnya, Makaverse yang dibangga-banggakan pemkot Makassar berpotensi menimbulkan ‘Bencana Sosial’. Bencana sosial yang dimaksud penulis adalah pelayanan publik yang dijanjikan melalui Makaverse nyatanya tidak dapat diakses oleh semua kelas sosial, terutama rakyat kecil.
Selanjutnya, bencana sosial yang tidak bisa ditangani oleh pemkot akan mendatangkan ‘kekacauan sosial’, yakni timbul konflik antara masyarakat kelas bawah dan kelas atas. Secara sosiologis, Makaverse akan semakin mengkontraskan kelas sosial dimana yang miskin semakin melarat, yang kaya semakin sewenang-wenang.
Alih-alih menjadi solusi, Makaverse justru membuat jarak hubungan si kaya dan si miskin semakin merenggang. Kecemburuan sosial terjadi dimana-mana. Sebab hanya si kaya lah yang bisa mengakses pelayanan pemerintah, sedangkan masyarakat kecil hanya sebagai pengamat Makaverse. Makaverse jika tak mampu memberikan akses yang adil pada akhirnya akan hanya memantik kekacauan sosial. Belum lagi, fenomena Anti Sosial akan semakin menjadi-jadi, mengingat mayoritas aktivitas kita akan dilakukan secara virtual. Untuk itu, pemkot harus mengantisipasi bencana dan kekacauan sosial ini sebelum menimbulkan masalah baru.
Terakhir, pemkot Makassar juga mesti mempertimbangkan dengan matang kebijakan Makaverse. Hasil survei yang dilakukan pemkot Makassar menunjukkan 8% warga mendukung Makaverse dan 33% menghujat Makaverse. Survei ini tentu akan menjadi tantangan Pemkot Makassar dalam mewujudkan niat baiknya atas rakyatnya sendiri. Meski begitu, sebagai warga Makassar yang baik, kita harus bersabar dan turut mendukung program makaverse sesuai dengan kapasitas masing-masing.
Mari kita menunggu penerapan hasil Rapat Koordinasi Khusus Makaverse yang menghasilkan 108 Inovasi dari 51 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar. Semoga kehadiran Makaverse mampu mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan di Kota Daeng.
Selamat menjalankan ibadah puasa.
Akbar. Mahasiswa Sosiologi UNM / Ketua Umum HMI MPO Cabang Makassar 2021-2022
