DPR
Bisakah DPR Menganulir Putusan MK
*Oleh Andi Muh. Asdar Makassarbicara.id – Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengejutkan banyak pihak dengan putusan No.60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan Pilkada Serentak 2024. Namun sehari setelah putusan tersebut, DPR menggelar rapat badan legislatif secara cepat menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada. Tindakan ini memicu kecurigaan bahwa DPR berupaya menganulir putusan MK. Secara definisi, anulir berarti …
Aliansi Rakyat Menolak KUHP (ALARM KUHP) Lakukan Aksi Kampanye di Kota Makassar
MAKASSARBICARA.ID-Aliansi Rakyat Menolak KUHP (ALARM KUHP) Lakukan Aksi Kampanye di Kota Makassar Kamis 22 Desember 2022. Pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU KUHP oleh DPR RI pada Selasa, 6 Desember 2022. Hal itu menimbulkan kegaduhan hingga aksi penolakan berbagai gelombang masyarakat karena DPR dinilai tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Karena DPR tetap mempertahankan …
Perihal KUHP, Publik Diminta Gugat ke MK, IMM Kota Makassar: Kita Patut Curiga
MAKASSARBICARA.ID-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah disahkan pada 6 Desember 2022 kemarin. Sebelum dan pasca disahkannya sebagai UU, berbagai kalangan masih terus menyuarakan penolakan KUHP. Pasal-pasal seperti penghinaan pemerintah, Lembaga negara hingga kebebasan berpendapat sampai saat ini masih dinilai bermasalah. Sementara Pemerintah dan DPR mempersilahkan publik untuk mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) jika keberatan dengan pengesahan …
Siaran Pers: Mengapa Masyarakat Makassar Menolak RKUHP?
MAKASSARBICARA.ID-Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP) Koalisi Rakyat Makassar melakukan kampanye untuk Menolak Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Tidak hanya itu, Koalisi Rakyat Makassar juga mengkampanyekan Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai kebijakan yang lebih melindungi korban. Kampanye dilakukan di Anjungan Pantai Losari Makassar, pada Minggu, 4 Desember 2022. …