Posts in tag

Raperda Anti LGBT


MAKASSARBICARA.ID – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anti LGBT oleh DPRD Kota Makassar masih pro kontra. Psikolog Universitas Negeri Makassar (UNM), Muhammad Rhesa mengatakan hadirnya raperda akan menjadi legalitas pelarangan terhadap LGBT, khususnya di Kota Makassar. “Raperda bisa menjadi alasan yang sah untuk menimbulkan dan memaksakan kepatuhan kepada kaum LGBT” ucapnya Lebih lanjut, menurutnya jika …

MAKASSARBICARA.ID – Rancangan Peraturan Daerah Anti LGBT yang digodok DPRD Kota Makassar masih terus dibicarakan oleh publik, termasuk akademisi. Kini Sosiolog Universitas Hasanuddin (UNHAS), Muhammad Adnan Kasogi memberikan tanggapannya perihal fenomena LGBT. Menurut Adnan, LGBT merupakan orientasi seksual yang menyalahi kebiasaan pada umumnya sehingga dianggap menyimpang oleh masyarakat. “LGBT ini menyalahi norma dan sistem sosial” jelasnya …

Oleh Yusril* MAKASSARBICARA.ID – Negara Hukum (Rechtsstaat) adalah salah satu identitas dari Negara Republik Indonesia. Konsekuensinya adalah segala macam tindakan yang dilakukan harus berdasar dengan hukum. Singkatnya, aktivitas yang boleh dilakukan adalah tindakan tindakan yang punya legalitas serta tidak bertentangan dengan hukum positif.  Begitupun hukum akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman untuk mengatur segala macam kepentingan. …

MAKASSARBICARA.ID – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anti LGBT di Kota Makassar terus menuai perdebatan publik. Polemik tersebut juga ditanggapi Sosiolog muda Universitas Negeri Makassar (UNM), Sopian Tamrin (12/1/2023). Menurutnya, fenomena LGBT tidak terlepas dari dua kelompok dengan pemahaman bertentangan. “Dalam kacamata sosiologis juga terdapat pro kontra, ada yang menerima dengan asumsi individualisme dan ada yang menolak …

MAKASSARBICARA.ID – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) hingga kini terus menuai pro kontra. Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar tengah menyiapkan Raperda Anti LGBT dan kabarnya mendapat dukungan dari Gubernur Sulawesi Selatan. Adapun substansi dan implementasi dari raperda tersebut akan merujuk pada perda serupa di daerah lain …