Oleh Ahmad Sangkala*
MAKASSARBICARA.ID – Di penghujung 2022, Lembaga Survei Celebes Research Center (CRC) merilis survei tentang Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Kota Makassar.
Survei yang dilakukan selama Desember 2022 tersebut menunjukkan indeks kepuasan masyarakat terhadap Kinerja Wali Kota Makassar sebesar 79,5% dengan rincian 69,5% puas dan 10% sangat puas.
Hasil survei tersebut mengungguli indeks kepuasan masyarakat terhadap Gubernur Sulawesi Selatan yang hanya 66% dengan rincian 60,7% puas dan 5,3% sangat puas.
Dibalik keunggulan Danny atas Andi Sudirman dapat dilihat sebagai hal yang wajar, serta akan meningkatkan popularitas Danny sebagai figure yang diperhitungkan pada kontestasi Pilgub 2024 mendatang.
Menariknya, indeks kepuasan masyarakat diperoleh Danny karena berhasil menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan. Sesuatu yang saat ini justru terbilang langka dilakukan oleh pemerintahan di kota-kota lain.
Dalam kepemimpinannya, Danny memang dikenal sangat terbuka, termasuk pada tiap kritikan yang ditujukan kepadanya.
Namun dengan begitu, Danny dinilai masyarakatnya sebagai pemimpin yang begitu menjunjung nilai-nilai demokrasi.
Danny telah menjalankan tata pemerintahan yang baik salah satunya melalui transparansi kebijakan dengan senantiasa membuka ruang kepada masyarakat Makassar untuk menilai kinerja pemerintah kota.
Sehingga apa yang dilakukan Danny sejalan dengan prinsip-prinsip Good Governance.
Pertama, Danny telah menjalankan prinsip akuntabilitas sebagai Wali Kota Makassar.
Dengan menyampaikan secara terbuka terkait capaian kinerja pemkot Makassar menjadi bukti pemenuhan tanggung jawab Walikota terhadap pelaksanaan kewenangan yang diberikan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Danny memandang semua OPD agar menjalankan tata kelola pemerintahan dengan prinsip akuntabilitas tadi dengan tidak selalu melihat kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi, namun juga kondisi sosialnya.
Kedua, penerapan tata kelola pemerintahan yang transparansi dapat memastikan ketaatan pemkot pada aturan hukum yang berlaku.
Hal ini dikarenakan pemkot Makassar mendasarkan setiap tindakannya pada aturan hukum.
Dengan keterbukaan meminimalisir pelanggaran hukum di kalangan pejabat pemkot.
Kedua prinsip diatas akibat dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Tidak ada hal yang perlu dirahasiakan kepada publik apalagi mengenai kinerja pemerintah kota.
Pemerintah kota dibawah komando Danny juga semakin mempermudah masyarakat Kota Makassar dalam memperoleh informasi tentang kebijakan, program, serta kegiatan aparat pemerintahan.
Upaya transparansi yang dilakukan Danny tidak tanggung-tanggung sebab berani memaparkan progres Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara terbuka.
Lima SKPD dengan kinerja terbaik diumumkan ke public diantaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pariwisata, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Pemadam Kebakaran.
Pengumuman kinerja SKPD ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi sekaligus refleksi terhadap SKPD lainnya agar meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat.
Danny tidak takut ‘diserang’ karena beberapa SKPD belum bekerja maksimal.
Hal ini dilakukan Danny sebab yakin bahwa transparansi dalam sebuah pemerintah akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja jajaran pemkot Makassar.
Dengan transparansi dan keterbukaan, Danny percaya menciptakan sistem kerja yang lebih aspiratif.
Penerapan tata kelola transparansi yang dilakukan Danny pula membuka kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan setiap kebijakan dan program.
Olehnya itu, tidak berlebih ketika kita bersepakat bahwa Danny layak untuk naik kelas sebab mampu menjalankan sistem pemerintahan yang transparan dan terbuka.
Dengan prinsip tata kelola transparansi tersebut, Danny berhasil menjaga kepercayaan masyarakat Kota Makassar.
Penulis merupakan warga Makassar, tinggal dipinggiran kota
